Menjaga Pariwisata Indonesia Tetap Aman dan Menarik

Jakarta, 03/9 (ANTARA) - Indonesia sebagai destinasi wisata dunia, tengah menghadapi tekanan serius akibat kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai kota besar.

Dampaknya tidak hanya pada keamanan publik, tetapi juga ekonomi, dikutip dari Bloomberg Intelligence, Indeks Harga Saham Gabungan anjlok dan rupiah melemah hampir 1 persen terhadap dolar AS.

Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, diperkirakan menjadi ragu untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

Penutupan sementara mal, museum, dan atraksi budaya menambah persepsi risiko, sehingga pemulihan sektor pariwisata membutuhkan strategi yang terintegrasi, cepat, dan berbasis data.

Lebih jauh, kerusuhan sosial di Indonesia juga menimbulkan efek psikologis yang tidak bisa diabaikan.

Rasa khawatir, trauma, hingga ketidakpastian menjadi faktor yang membuat wisatawan maupun investor menunda rencana mereka.

Data dari UNWTO mencatat bahwa dalam kasus serupa di Sri Lanka pada 2019, butuh lebih dari enam bulan untuk mengembalikan tingkat kunjungan ke posisi semula.

Artinya, pemulihan tidak hanya soal perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kembali rasa aman dan citra positif.

Dalam konteks Indonesia, kepercayaan publik internasional akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal menunjukkan solidaritas serta kesiapan menghadapi krisis.

Upaya ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan pesan yang konsisten: Indonesia tetap terbuka, aman, dan siap menyambut dunia.

Guncangan sosial ini tidak hanya merusak citra pariwisata, tetapi juga menghancurkan infrastruktur kritis.

Halte Transjakarta, hotel, dan gedung pemerintahan rusak akibat penjarahan dan kebakaran, seperti tercatat di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.

Dampak serupa terjadi di Pulau Dewata, Bali, di mana aparat TNI-Polri harus memperketat pengamanan pintu masuk bandara dan pelabuhan, seperti yang dikemukakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Data dari studi Liu (2024) menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur dan keamanan berbanding lurus dengan tingkat pemulihan destinasi pasca bencana.

Penelitian Shah dan Hussain (2024) juga menegaskan bahwa strategi manajemen krisis yang mencakup keamanan, komunikasi, promosi, dan rehabilitasi mempercepat pemulihan pasar tujuan wisata, sehingga relevan diterapkan di seluruh Indonesia.

Strategi mitigasi

Strategi nasional untuk pemulihan pariwisata harus berbasis lima pilar utama: keamanan, rehabilitasi infrastruktur, komunikasi publik, diversifikasi atraksi, dan keterlibatan komunitas.

Pertama, keamanan harus terpadu dengan patroli visible di destinasi utama, zona aman untuk wisatawan di bandara, pelabuhan, dan hotel, serta pengadaan aplikasi digital real-time untuk informasi keamanan dan rute aman.

Kedua, rehabilitasi fasilitas rusak, dari halte Transjakarta hingga museum, harus dipercepat melalui koordinasi pemerintah pusat, BUMN, dan sektor swasta, seperti yang terbukti berhasil di Boracay, Filipina, dan Tanjung Lesung, Banten, dikutip dari jurnal Covalue, 2023.

Ketiga, komunikasi publik yang proaktif sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan. Dalam hal ini, kampanye media nasional dan internasional yang menegaskan keamanan, didukung notifikasi real-time dan travel advisory, dapat mengurangi persepsi risiko.

Keempat, diversifikasi atraksi dan event budaya, termasuk hybrid virtual tourism dan micro-experiences, dapat mendorong kunjungan wisatawan tanpa menimbulkan risiko kerumunan. Program insentif, seperti dikutip dari FT.com dan Courier Mail, voucher wisata aman dan diskon transportasi, juga terbukti menstimulasi pergerakan wisatawan, sebagaimana diterapkan di Mesir pasca konflik 2023 dan Whitsundays, Australia.

Kelima, keterlibatan komunitas lokal, tokoh adat, dan pemuka agama merupakan fondasi strategi mitigasi yang efektif. Forum dialog dan apel keamanan lokal, seperti yang dilakukan pecalang Bali, menurunkan risiko konflik lanjutan dan memperkuat citra destinasi sebagai tempat aman.

Studi Susanto dan Sushartami (2020) menunjukkan bahwa komunikasi krisis yang melibatkan masyarakat meningkatkan persepsi aman dan kenyamanan wisatawan.

Pemulihan cepat

Implementasi strategi mitigasi tersebut secara sistematis akan menghasilkan pemulihan pariwisata secara cepat dan berkelanjutan. Keberhasilan strategi ini bisa dilihat dari berbagai indikator termasuk peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional, pendapatan sektor pariwisata, dan persepsi aman wisatawan.

Shah dan Hussain (2024) menekankan bahwa koordinasi multi-level, dukungan ekonomi, dan promosi budaya terbukti meningkatkan resilien destinasi wisata.

Pemulihan pariwisata Indonesia tidak sekadar menunggu stabilitas sosial, tetapi membutuhkan langkah konkret yang memadukan keamanan, rehabilitasi, komunikasi, inovasi atraksi, dan partisipasi masyarakat.

Strategi ini dapat meyakinkan pemangku kebijakan bahwa sektor pariwisata dapat kembali pulih, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi aman dan menarik di mata dunia.

Dengan pendekatan teknokratik, berbasis data, dan inovatif, pariwisata Indonesia dapat bangkit lebih cepat dari dampak kerusuhan, sambil membangun ketahanan jangka panjang menghadapi risiko sosial dan bencana di masa depan.

Selain itu, penting menekankan bahwa sektor ini berkontribusi signifikan pada PDB nasional, penciptaan lapangan kerja, dan devisa negara.

Oleh karena itu, setiap strategi mitigasi harus dipandang bukan sekadar sebagai upaya jangka pendek, melainkan investasi strategis dalam stabilitas ekonomi nasional. Dukungan lintas kementerian, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar momentum kebangkitan ini tidak terhenti di tengah jalan.

Jika konsistensi terjaga, Indonesia berpeluang menjadikan krisis ini sebagai titik balik menuju sistem pariwisata yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi gejolak global di masa mendatang.

*) Rioberto Sidauruk adalah Pemerhati Pariwisata, bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Oleh Rioberto Sidauruk *)